Selasa, 21 Juli 2009

MENGEMBANGKAN POTENSI KEPULAUAN SELAYAR DENGAN VCO


Kabupaten kepulauan Selayar sebagai daerah kepulauan merupakan produsen kelapa terbesar di Sulawesi Selatan. Pohon kelapa tumbuh hampir di seluruh kepulauan selayar, dari kawasan pantai sampai ke daerah pelosok sebagai tanaman perkebunan rakyat. Animo masyarakatpun untuk tetap memberdayakan kelapa masih cukup besar. Hal ini terlihat dari luas area tanam pohon kelapa tahun pada tahun 2007 yang mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya di mana pada tahun 2006 luas tanam sebesar 19.753 ha dan pada tahun 2007 sebesar 23,230 ha dengan lahan terbesar berada di kecamatan Bontomanai dan Bontomatene. Kelapa memang merupakan salah satu komoditi perkebunan yang penting di Selayar dan berperan bagi kehidupan masyarakat khususnya dari aspek ekonomi dengan hasil produksi 24.189,54 ton di tahun 2006 dan tahun 2007 meningkat 27,83%.


JUMLAH PRODUKSI KELAPA SEBAGAI KOMODITI UNGGULAN KAB. SELAYAR

NO

KECAMATAN

LUAS AREA (Ha)

PRODUKSI (Ton)

2005

2006

2007

2005

2006

2007

1

BONTOMATENE

4,546.00

4,546.00

4,573.00

5,070.92

5,578.23

5,860.91

2

BONTOMANAI

5,561.00

5,561.00

5,586.00

4,846.95

5,328.17

6,898.41

3

BENTENG

117.00

117.00

84.00

84.70

93.15

71.15

4

BONTOHARU

1,748.00

1,748.00

1,838.00

1,469.00

1,616.07

2,000.35

5

BONTOSIKUYU

4,008.00

4,008.00

4,081.00

4,161.60

4,579.83

5,157.24

6

PASIMASUNGGU

1,122.00

1,122.00

2,004.38

1,750.70

1,926.00

2,553.00

7

PASIMASUNGGU TIMUR

793.00

793.00

911.20

800.55

880.50

1,501.00

8

PASIMARANNU

241.00

241.00

366.40

336.60

370.31

1,832.00

9

PASILAMBENA

1,010.00

1,010.00

2,642.50

2,423.20

2,665.78

2,857.00

10

TAKABONERATE

607.00

607.00

1,143.84

1,047.10

1,151.50

2,191.00

JUMLAH

19,753.00

19,753.00

23,230.32

21,991.32

24,189.54

30,922.06


Buah kelapa merupakan bagian yang paling banyak memberikan manfaat bagi petani kelapa karena beberapa olahan dapat diciptakan dari buahnya, diantaranya gula kelapa, minyak kelapa, nata de coco, sirup, dan VCO (virgin coconut oil).


Beberapa ahli menemukan bahwa buah kelapa dapat diolah menjadi VCO. Minyak kelapa Virgin mengandung lauric acid yang tinggi (sampai 53 persen), sebuah lemak jenuh dengan rantai karbon sedang (jumlah karbonnya 12) yang biasa disebut medium chain fatty acid alias MCFA. Hasil-hasil penelitian menunjukkan, penggunaan minyak kelapa Virgin untuk memasak makanan akan meningkatkan ketahanan tubuh terhadap penyakit-penyakit yang mematikan. Di dalam tubuh manusia lauric acid akan diubah menjadi monolaurin, sebuah senyawa monoglyceride yang bersifat antivirus, antibakteri, dan antiprotozoa. Dengan sifatnya itu, monolaurin dapat menanggulangi serangan virus-virus seperti HIV, herpes simplex virus-1 (HSV-1), vesicular stomatitis virus (VSV), visna virus, cytomegalovirus (CMV), influenza, dan berbagai bakteri patogen termasuk listeria monocytogenes dan helicobacter pyloryd, serta protozoa seperti giadia lamblia. Mengingat manfaatmya tersebut, sangatlah wajar jika harga jual buah kelapa jika diolah menjadi VCO ini sangatlah mahal jika dibanding kelapa diolah menjadi minyak goreng atau kopra.


Selama beberapa tahun terakhir ini, pembuatan virgin coconut oil (VCO) mulai dikembangkan di Kepulauan Selayar. VCO yang dikembangkan masih merupakan industri rumah tangga. Pelatihan pembuatannya dilakukan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejak 5 tahun yang lalu. Saat ini, pelatihan dan pembinaan telah didampingi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian, terutama dalam hal peningkatan kualitas dan mutu. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan keterampilan berproduksi minyak murni kepada kepada kelompok usaha masyarakat yang pada gilirannya nanti akan tercipta wirausaha baru yang bisa menyerap banyak tenag akerja dengan tujuan agar nilai tambah dari produk olahan kelapa jauh lebih meningkat sekaligus bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Selayar. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan, dan Energi merasa berkewajiban untuk mengembangkan VCO sebagai mata pencaharian masyarakat terutama di sentra-sentra pengembangan kelapa. Untuk itu berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Selayar Nomor 24 Tahun 2008 maka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan, dan Energi memberikan bimbingan, pelatihan, dan bantuan peralatan kepada masyarakat yang mengembangkan kelapa menjadi VCO. Materi pelatihan menyangkut teknologi produksi VCO, teknologi pengemasan dan labelling, dan teknologi produksi minyak goreng dengan sistem fermentasi. Pelatihan pembuatan VCO pada awalnya dilakukan sebagai salah satu alternatif pengolahan buah kelapa yang banyak ditemukan di Selayar, mengingat harga kopra cenderung menurun setiap tahunnya. Di lain sisi, pelatihan itu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan kaum perempuan yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Kelompok pembuat VCO saat ini, tersebar di beberapa Desa daratan yang meliputi Desa Patikarya, Desa Harapan, Desa Bontobaru, Desa Lembang Baji, Desa Parak, dan beberapa desa lainnya.


Adapun bantuan peralatan yang diberikan oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM, Pertambangan, dan Energi berupa : mesin parut kelapa, kompor, kaca fermentasi, wajan, pengaduk/sudek, baskom plastik, ember plastik, alat pres santan, saringan santan, kain blacu, corong plastik sedang, slang plastik, parang/pisau, dan linggis. Bantuan berupa pelatihan dan bantuan peralatan menghabiskan anggaran APBD 2008 sebesar Rp. 50 juta, tahun anggaran 2007 Rp.26.800.000 berupa 2 unit peralatan minyak VCO.


Hanya sayangnya perhatian pemerintah daerah Kepulauan Selayar terhadap perkembangan VCO ini masih lemah di bagian pemasaran. Selama ini pemasaran VCO ditangani oleh salah satu LSM (LSM Isset) di kepulauan tersebut yang pemasarannya telah merambah di beberapa tempat di Kota Makassar. Tanpa dukungan pemasaran yang kuat, maka hasil produksi hanya berdasarkan permintaan pasar dan lebih cenderung ke pasar lokal. Hal ini terlihat dari kapasitas produksi 6 unit usaha yang terpantau hanya sebesar 3.462 liter per tahun dengan nilai produksi Rp. 215.376.000,- (dua ratus lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah). Nilai tersebut rasanya tidak sebanding bila dilihat dari perkembangan produksi kelapa per tahunnya. Potensi VCO yang besar di daerah ini masih belum dikenal public. Dukungan pemerintah daerah Kepulauan Selayar sangat diperlukan mengingat produk daerah ini sangat layak untuk dikembangkan dan potensi daerah untuk memproduksi VCO sangat besar. Selain itu berbagai penelitian mengenai manfaat Virgin Coconut Oil bagi manusia menunjukkan bahwa ada peluang besar menanti daerah. Pengoptimalan produksi dan ditunjang oleh pemasaran akan meningkatkan pundi-pundi kas daerah sekaligus memberdayakan masyarakat terutama kaum ibu yang memang sudah tidak asing lagi dengan kelapa.



Bagaimana membuat VCO?



VCO adalah minyak nabati yang dibuat dari buah kelapa (Cocos nucifera L). Proses pembuatannya dimulai dari pemilihan buah kelapa. Kelapa tua segar adalah bahan baku terbaik. Setelah kulit arinya yang berwarna kecoklatan dikupas, buah kelapa diparut dan diperas menggunakan mesin pemeras santan (coco milk expeller) atau dengan tangan secara manual. Perasan santan kental kemudian dimasak dengan suhu di bawah 60oC. Sampai terbentuk lapisan belondo (endapan protein kelapa) pada bagian paling bawah, air dan lapisan minyak murni berwarna bening pada lapisan paling atas. Hasil minyak tidak mempunyai rasa dan beraroma khas kelapa. Minyak inilah yang dikenal dengan sebutan minyak perawan atau VCO.


Proses pembuatan VCO juga bisa dilakukan dengan proses dingin tanpa pemanasan. Langkah pertama memeras santan menggunakan air kelapa, proses berikutnya menambahkan enzim dari nanas (ananase), getah pepaya (papain) atau Kepiting sungai/yuyu yang dihaluskan. Selain dengan menambahkan enzim, fermentasi juga bisa dilakukan dengan menambahkan starter khamir Saccharomyces cereviseae atau ragi roti. Fermentasikan dalam suhu 30oC – 35oC selama 12 jam. Diamkan selama satu malam, keesokan paginya tinggal memisahkan blondo dengan minyak kelapa

SMS untuk Opu

Banyak cara yang dapat ditempuh daerah dalam menunjukkan pelayanannya kepada publik. Salah satunya adalah memberikan kebebasan serta wadah bagi publik untuk menyuarakan keinginan mereka atau menyampaikan rasa ketidakpuasan mereka. Langkah ini telah ditempuh oleh Bupati Luwu Timur bagi daerahnya yang dikenal dengan Bumi Batara Guru ini. Caranya cukup mudah, hanya dengan sms ke nomor 0811429133 maka keluhan masyarakat akan langsung dibaca oleh Bupati. Bagi yang mengakses internet, silahkan membuka www.luwutimurkab.go.id dan menulis saran, kritik, dan keluhan yang juga langsung sampai pada Bupati.

Program yang digawangi oleh Bagian Pemerintahan dan Bagian Humas ini telah dilakukan sejak tahun 2006. Anggaran yang tersedia cukup besar, di mana pada tahun 2008 telah dikucurkan dana sebesar Rp. 406.055.000,- (empat ratus enam juta lima puluh lima ribu rupiah. Respon masyarakatpun sangat positif. Antusiasme itu terlihat dari keluhan-keluhan masyarakat yang rajin singgah di kedua media penyampai keluhan yang ditawarkan. Hal ini dikarenakan penyampaian aspirasi masyarakat melalui SMS dan Website dapat dilakukan warga di manapun warga berada. Banyaknya keluhan tidak berarti pelayanan publik mengecewakan, melainkan wadah yang ditawarkan simple dan sosialisasi ke masyarakat terus diadakan setiap kali Bupati Lutim mengunjungi warganya. Undangan pengajian pun kerap sampai tangan di Bupati. Program Pengaduan Masyarakat ini didukung oleh Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Pembentukan Pusat Layanan Pengaduan, Saran, dan Kritikan Masyarakat dalam Wilayah Kab. Luwu Timur.

Proses sampainya keluhan, kritik, dan saran ke tangan Bupati cukup sederhana. Pengaduan melalui SMS akan masuk ke server SMS (Sistem Informasi SMS) dan pengaduan via internet akan diterima secara online di website. SMS yang diterima secara otomatis akan mengirimkan jawaban kepada si pengirim dengan isi sebagai berikut : ”Pesan anda telah saya terima. Terima kasih atas nasehat, kritik, saran & informasinya. Bupati Luwu Timur H. ANDI HATTA M”. Laporan-laporan tersebut akan dikirim ke meja Bupati tanpa melalui proses editing. Sistem Informasi SMS pada server memang tidak memungkinkan siapapun untuk mengeditnya sehingga bagaimanapun bagus atau buruknya keluhan, kritik, dan saran semuanya akan sampai ke tangan Pak Hatta Marakarma. Selanjutnya laporan tertulis akan didisposisi ke unit kerja yang bersangkutan untuk ditindaklanjuti. Kepala unit kerja kemudian akan mencari tahu sumber permasalahan sekaligus dengan pemecahannya di mana nantinya kepala unit kerja tersebut akan membuat laporan tertulis kepada bupati. Apabila penjelasan dari unit kerja belum jelas, Bupati akan menurunkan Tim Pengaduan Masyarakat yang terdiri dari berbagai unit kerja. Tim ini nantinya yang akan turun melakukan investigasi dan mengecek kembali kebenaran laporan baik dari si pelapor maupun dari kepala unit kerja. Hasil investigasi tim dilaporkan kembali ke Bupati, dan apabila diperlukan Bupati akan memerintahkan kepada Inspektorat untuk melaksanakan pemeriksaan khusus terhadap unit kerja/individu dalam unit kerja yang bersangkutan.

Adakalanya laporan yang masuk setelah dilakukan investigasi akan disampaikan kembali ke pengirim yang bersangkutan agar mereka mengetahui sampai sejauh mana kerja tim. Namun adakalanya laporan tersebut tidak disampaikan kembali jika dampak dari laporan tersebut bisa langsung diketahui oleh masyarakat umum. Selain itu tidak semua SMS yang masuk adalah benar. Dari hasil penyelidikan, beberapa diantaranya hanya menyangkut miskomunikasi antara penyampai informasi dengan instansi terkait, selain itu informasi yang masuk ada pula yang subjektif. Dari 10 SMS yang masuk, 2 diantaranya benar dan memerlukan tindak lanjut.

Prosedur ini ternyata cukup ampuh untuk membungkam unit kerja yang coba-coba berbuat ’nakal’. Pasalnya, dari aduan masyarakat ini sejumlah tenaga telah mendapatkan ’batu’ akibat ketidakmaksimalan pelayanan ke masyarakat, termasuk kontraktor. Kontraktor yang tidak serius dalam pekerjaan sudah dipastikan tidak akan digunakan lagi dalam proyek berikutnya. Hal ini membuktikan keseriusan Bupati untuk mendekatkan dan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, sebagaimana penuturannya, ”Kami tidak membutuhkan sanjungan atas usaha yang telah dilakukan, melainkan kritik atas kelemahan pelayanan kami.”****

Jamkesda Lebih Diminati Masyarakat Sinjai


JAMKESDA telah digulirkan selama lima tahun di kabupaten kecil ini. Respons masyarakat positif dan berdampak pada pengelola Jamkesda yang kerap mendapat undangan memaparkan kiat suksesnya. Apa dan bagaimana Jamkesda itu? Berikut wawancara singkat Milawaty dari FIPO dengan Kepala Bapel Jamkesda Sinjai, Dr H Muh Jufri, MKes.


*Apa yang melatarbelakangi pelaksanaan Jamkesda?
Sebenarnya Jamkesda dilatarbelakangi kondisi kesehatan Indonesia saat ini. Ada dua masalah kesehatan yang sangat krusial. Pertama, biaya kesehatan semakin tinggi dan kedua pelayanan kesehatan (health care) semakin hari semakin terkotak-kotak. Salah satu renstra kabupaten Sinjai adalah kesehatan. Di bidang kesehatan terdapat tiga program pokok yang diunggulkan yaitu, peningkatan sarana prasarana kesehatan, pengembangan desa sehat, dan jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat. Khusus program ketiga yang dianggap krusial sehingga program ini diamanahkan kepada suatu badan pelaksana Kabupaten Sinjai. Tujuannya secara umum adalah dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang terjangkau, murah, dan efektif. Pendapatan Asli Daerah yang tinggi atau rendah bukan faktor penentu bagi pelaksanaan program jamkesda, tetapi kembali kepada komitmen bersama.
*Apakah Sinjai tidak menerapkan Jamkesmas?
Inilah kelebihan Kabupaten Sinjai. Jamkesmas yang merupakan program nasional tetap diterapkan. Jadi, selain Jamkesda, kami juga memiliki Jamkesmas. Dengan demikian warga miskin yang memiliki kartu Jamkesmas juga memiliki Kartu Jamkesda apabila dia terdaftar sebagai anggota.

*Apa yang membedakan Jamkesmas dan Jamkesda?
Jamkesmas ditujukan hanya bagi masyarakat tidak mampu dan itupun di kuot pusat berdasarkan banyaknya penduduk miskin yang terdata, padahal kenyataannya jumlah penduduk miskin jauh lebih besar. Selain itu Jamkesmas hanya memberikan pelayanan kesehatan dasar, rawat inap kelas III, dan paket obat-obat dan operasi. Sedangkan jaminan pemeliharaan kesehatan yang dilaksanakan Bapel Jamkesda ditujukan untuk seluruh masyarakat Sinjai.Paket pelayanan Jamkesda juga lebih banyak dibandingkan Jamkesmas.

*Apa saja paket pelayanan kesehatan Jamkesda?
Paket pelayanan kesehatan Jamkesda terdiri atas pelayanan rawat jalan yang terdiri dari poli umum, poli gigi, poli spesialis, dan keluarga berencana.Pelayanan rawat inap yang terdiri atas perawatan kelas II, persalinan normal, dan tindakan pembedahan sesuai kebutuhan medik. Pelayanan penunjang yang terdiri atas radiologi, USG, EKG, laboratorium, dan fisioterapi. Pelayanan gawat darurat 24 jam. Pelayanan unit ambulance berupa pelayanan lokasi kecelakaan lalu lintas, transportasi pasien pra/pasca perawatan, dan rujukan pasien keluar Sinjai. Peresepan obat oleh dokter sesuai daftar obat Jamkesda, dan Operasi khusus.

*Apakah Jamkesda lebih dipilih masyarakat?
Sebenarnya pemda Sinjai memakai sistem sharing. Masyarakat disarankan memakai kartu Jamkesmas terlebih dahulu agar biaya pengobatan tidak terlalu membebankan pemerintah daerah. Hal-hal yang tidak ditanggung oleh Jamkesmas akan diambil alih oleh Jamkesda. Periode Januari sampai Oktober belum banyak warga miskin Sinjai yang datang berobat dengan Jamkesmas. Masyarakat lebih cenderung menggunakan kartu Jamkesdanya dibanding kartu Jamkesmas. Pasalnya melalui Jamkesda semuanya sudah ditanggung, sementara Jamkesmas terbatas.

*Respons masyarakat di awal pemberlakuan Jamkesda ini?
Awalnya masyarakat tidak mengerti tapi dengan sosialisasi dan pendekatan yang dilakukan maka animo masyarakat semakin hari semakin meningkat. Masyarakat akhirnya menyadari bahwa Jamkesda ternyata memberikan manfaat yang besar kepada mereka. Selain itu masyarakat yang menjadi anggota Jamkesda juga menjadi ujung tombak yang nantinya akan menyebarkan pelayanan Jamkesda kepada masyarakat lain yang belum terdaftar. Kunci keberhasilan program ini merupakan tanggung jawab bersama yang pada akhirnya dapat dinikmati bersama semua masyarakat Sinjai.

*Hambatan yang menjadi kendala Bapel Jamkesda saat ini?
Masalah kepuasan pasien. Itu kendala utama kami karena kepuasan itu sifatnya terus berubah. Bisa jadi hari ini dan kemarin mereka puas, namun besok tidak puas. Kendala kedua adalah distribusi penduduk tidak merata. Wilayah Sinjai terdiri dari pulau, dataran rendah, dan dataran tinggi. Ini menyebabkan belum semua masyarakat Sinjai terdaftar sebagai peserta Jamkesda. Kemampuan Jamkesda untuk menjangkaunya masih terbatas. Untuk menjangkau itu semua, bapel Sinjai mengambil kolektor 200 orang yang berasal dari masyarakat. Kendala selanjutnya adalah adanya keluhan masyarakat non-gakin mengenai premi tiga dan enam bulan yang harus dibayar ke depan.

*Bagaimana prospek Jamkesda ke depan?
Jamkesda direspons positif masyarakat Sinjai. Ini terbukti hingga akhir tahun 2008, angka kepesertaan Jamkesda telah mencapai 85 persen dari seluruh penduduk Sinjai. Ke depannya kami akan terus mengembangkan program ini agar menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat bagi kesehatan rakyat.

Kerja Keras Buahkan Hasil Gemilang



KABUPATEN PANGKEP sebagai salah satu peraih Otonomi Award dari sejumlah award yang dianugerahkan kepada kabupaten-kota di Sulawesi Selatan. Tentunya penghargaan itu merupakan kerja keras pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakatnya. Bagaimana upaya tersebut dilaksanakan, berikut wawancara Bupati Pangkep, Ir Syafrudin Nur MSi dengan peneliti FIPO, Milawaty.


*Bagaimana tanggapan Anda atas keberhasilan meraih award untuk kategori pemerataan ekonomi dan grand award parameter kehidupan ekonomi?
Apa yang kami kerjakan selama ini merupakan suatu kewajiban pemerintahan kepada masyarakatnya. Pelayanan yang diberikan merupakan salah satu faktor yang harus dilakukan pemkab. Meskipun ada apresisasi berbentuk penghargaan dari prestasi yang diraih, itu hanyalah sebuah ikutan dari hasil kerja keras tersebut. Kami melakukan pembangunan di berbagai aspek pada seluruh wilayah di Kabupaten Pangkep. Apa yang dirasakan warga di kota, diharapkan dirasakan masyarakat di pelosok meskipun secara bertahap.

* Kebijakan yang ditempuh dibidang pertanian?
Berbagai kebijakan dilakukan dalam empat tahun belakangan ini. Mulai dari pembangunan irigasi desa dan irigasi Tombolo yang dananya bersumber dari APBD setempat. Pencarian sumber air yang baru untuk irigasi, pemberian benih gratis bagi petani miskin, peningkatan distribusi pupuk, serta memberikan bantuan hand tractor, pompanisasi, bantuan ternak di beberapa wilayah untuk mengganti fungsi tractor sebagai dampak kenaikan BBM yang dinilai menyulitkan petani.

* Apa yang diharapkan dari program Otonomi Award di tahun mendatang?
Program Otonomi Award yang pertamakalinya di regional Sulawesi ini, dinilai tepat, apalagi untuk merangsang pertumbuhan pembangunan di wilayah ini. Dalam era otonomi, setiap kabupaten mempunyai cara sendiri sesuai dengan kondisi masyarakatnya dan geografisnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

*Selain award dan grand award, Pangkep juga meraih nominasi di berbagai kategori. Kebijakan apa yang akan ditempuh agar nominasi menjadi lebih baik pada penilaian di tahun berikutnya?
Meski bukan tujuan utama mengejar nominasi, tetapi beberapa sektor memang terus akan ditingkatkan terutama dalam bentuk pelayanan , bantuan hingga pemenuhan fasilitas publik.

* Otonomi award 2010 mendatang, adakah target yang diharapkan?
Kami tidak memasang target. Tapi kerja lebih keras dan lebih baik lagi dalam melayani masyarakat untuk berbagai aspek kehidupannya. Dengan kerja keras yang ikhlas kami yakin, akan membuahkan hasil yang gemilang. Kalau masyarakat sudah mencapai kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, itulah tujuan yang akan dicapai dalam menjalankan pemerintahan ini. (@)

Inovasi, Wujud Pelayanan Terbaik ke Masyarakat Sinjai


SINJAI meraih Award terbanyak plus Grand Award dan nominasi pada Otonomi Award 2009. Inovasi yang dilakukan bukan untuk meraih award, tetapi memajukan kesejahteraan rakyat, memberikan pelayanan terbaik kepada warga Sinjai, sesuai amanah yang dipercayakan rakyat. Berikut wawancara Bupati Sinjai, Andi Rudiyanto Asapa dengan Peneliti FIPO, Milawaty.



*Bagaimana Anda melakukan begitu banyak inovasi?
Saya percaya bahwa tidak ada kemajuan tanpa inovasi, tiada kemajuan tanpa keberanian melakukan perubahan-perubahan , walau harus diakui bahwa melahirkan sebuah inovasi baru, bukan hal mudah, sarat dengan tantangan dan butuh kerja keras dan kemauan yang tinggi untuk mewujudkannya. Tentunya inovasi yang berbuah award akan menjadi menjadi motivasi bagi Sinjai untuk melanjutkan inovasi-inovasi baru lagi bagi rakyat Sinjai di masa datang.

*Kebijakan apa yang ditempuh dalam pengembangbiakan sapi perah?
Fokus utama kami adalah pemberdayaan ekonomi kerakyatan untuk mengantar masyarakat Sinjai ke arah kemandirian. Potensi ekonomi lokal kami arahkan dikelola secara optimal dan bijaksana, dengan memasukkan inovasi, proses pengolahan yang bermutu, memberikan sentuhan teknologi sederhana, sehingga potensi dan produk lokal memiliki nilai tambah yang besar.

* Apa yang diharapkan dari program otonomi award di tahun mendatang?
Secara metodologi penilaian saya kira sudah cukup baik. Kami berharap pelaksanaannya di tahun mendatang bisa lebih baik lagi. Mungkin ada tambahan indikator lagi yang bisa dinilai di daerah sehingga kami pun terpacu untuk menjadi lebih baik lagi dari apa yang telah kami peroleh sebelumnya.

* Kabupaten Sinjai juga meraih nominasi. Bagaimana meningkatkannya jadi lebih baik?
Inovasi memang tak kenal kata akhir, butuh waktu untuk selalu menyempurnakannya. Sesungguhnya, meraih nominasi-nominasi itu memang patut disyukuri dan membanggakan, tetapi terus terang kami belum puas. Kami terus akan melakukan inovasi dan penyempurnaan, pembenahan lebih lanjut, terutama pada aspek sosialisasi, publikasi, dan dokumentasi.

Menengok Daerah-Daerah Nominee & Penerima Otonomi Awards 2009 di Sul-Sel

*Inovasi Daerah-daerah Nominee Performa Politik Lokal Belanja Investasi Efisien, Percepat Kesejahteraan Masyarakat


PARTISIPASI publik dan kesinambungan politik. Meski berada dalam satu lingkup indikator penilaian dalam performa politik , namun keduanya jelas berbeda. Partisipasi publik lebih menyorot pada tiga hal. Pertama, partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan baik itu perencanaan, implementasi, monitoring, dan evaluasi. Kedua, masyarakat didorong ikut dalam pemprograman pembangunan dan dalam penganggaran publik. Partisipasi dapat diwujudkan dalam proses penganggaran APBD dan atau hanya proyek tertentu saja. Ketiga, penilaian difokuskan pada inisiatif/program pemerintah kabupaten dan kota yang secara aktif berusaha memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah (Perda) dan kebijakan publik strategis lainnya.

Kesinambungan politik lain lagi. Pada bagian ini, ada empat kriteria yang akan dilihat. Pertama, pelembagaan politik lokal yang diarahkan pada inisiatif program pemerintah yang berusaha membangun peningkatan kapasitas politik masyarakat lokal terutama menyangkut kesadaran hukum, politik, HAM, dan kewarganegaraan. Kedua, upaya pemerintah daerah meminimalisasi risiko lokal. Ketiga, upaya pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai bentuk protes ketidakpuasan masyarakat setempat. Dan keempat, sejauh mana keberpihakan produk-produk hukum (peraturan) daerah pada kemaslahatan publik, dan sejauh mana pemerintah daerah menunjukkan konsistensinya dalam mendukung kepastian hukum.

Asumsi teoritis mengatakan bahwa kebijakan desentralisasi akan menciptakan kondisi politik daerah yang lebih baik. Desentralisasi dipercayai bisa menjadi bagian dari pendidikan politik, stabilitas politik, distribusi kekuatan politik, dan akuntabilitas politik (Smith, 1985). Asumsi ini sebagian ditemukan buktinya secara empirik di lapangan.
Sampai tahun ke delapan otonomi, sejumlah praktik telah dikembangkan daerah. FIPO menemukan berbagai program partisipasi publik dan kesinambungan politik mulai dari yang rutin hingga inovatif.

Sesuai dengan kriteria penilaian, nilai tertinggi akan diberikan pada daerah yang mampu menampilkan program inovatif yang bukan hanya menang di teori tapi juga berjaya di lapangan, di mana dalam hal ini program daerah diakui masyarakat.

Dari penilaian yang telah dilakukan FIPO selama kurun waktu empat bulan terhitung Desember 2008 hingga Maret 2009 di Sulawesi Selatan, terdapat 14 kabupaten/kota yang ditemukan memiliki program daerah baik itu rutin maupun inovatif. Penemuan program inovatif relatif masih miskin karena dari tujuh indikator yang ditawarkan hanya ada empat yang terdata. Dari empat indikator tersebut, sebagian besar daerah masih berkutat di ranah yang sama, yaitu pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Partisipasi masyarakat diwujudkan dalam berbagai nama program, entah itu musrenbang, musrenbang partisipatif, musrenbang perempuan, PPK Mandiri, PNPM Mandiri, maupun Regulatory Impact Assessment (RIA). Sayangnya, masyarakat hanya dilibatkan pada proses perencanaan pembangunan dan tidak dilibatkan lagi pada proses implementasi, monitoring atau evaluasi pembangunan. Keterlibatan masyarakat pun hanya sampai pada tahap musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa-kelurahan. Masyarakat juga tidak bisa mengawal, apakah usulan yang mereka sampaikan dijadikan program pemda atau tidak.

Meski demikian, lima daerah yang masuk nominasi pada indikator partisipasi publik dan kesinambungan politik paling tidak memberi gambaran bahwa di tengah miskinnya temuan inovasi di indikator ini, masih terdapat perbaikan dalam upaya-upaya transparansi.

Sebut saja Kota Parepare. Di kota bandar madani ini, setiap rancangan Peraturan Daerah sebelum diajukan ke DPRD harus melibatkan partisipasi masyarakat melalui konsultasi publik. Pelaksanaan konsultasi publik yang terkait dengan Ranperda diadakan dalam bentuk pertemuan dengan melibatkan stakeholder yang akan memberikan saran dan pendapat baik lisan maupun tulisan. Ranperda yang telah dikonsultasikan dengan stakeholder dibahas tim yang dibentuk Walikota. Tim tersebut selanjutnya membahas dan merumuskan hasil konsultasi dengan stakeholder dalam bentuk dokumen hasil konsutasi rancangan Perda. Ranperda yang telah dibahas tim nantinya akan disampaikan ke Pimpinan Unit Kerja terkait melalui Bagian Hukum untuk selanjutnya diajukan kepada Walikota Parepare sebelum disampaikan walikota ke DPRD untuk dibahas. Keterlibatan masyarakat dalam perancangan peraturan daerah di Kota ini dibuktikan dengan tanggapan positif masyarakat atas pelaksanaan program ini. Bahkan bila dibandingkan dengan inovasi, survei publik daerah ini menempati urutan yang lebih tinggi.

Lain Kota Parepare, lain pula Kabupaten Luwu Utara. Di saat daerah lain masih menunggu dana APBN dalam Program Pengembangan Kecamatan (PPK), kabupaten ini justru bertindak sebaliknya. Sejak beberapa tahun yang lalu, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, dana APBD dikucurkan. Dengan dana APBD inilah partisipasi masyarakat terlihat. Menyadari bahwa dana daerah terbatas, masyarakat dengan serta merta memberikan bantuannya baik itu bantuan tenaga maupun bantuan material. Hasilnya, Luwu Utara dapat membangun daerahnya tanpa mengulurkan tangan ke pusat. Inilah sebenarnya makna otonomi daerah. Semakin rendah ketergantungan daerah dari pusat, semakin otonom daerah tersebut.

Partisipasi masyarakat yang patut dijadikan contoh juga dapat ditemui di satu-satunya kabupaten di Sulawesi Selatan yang berada di kepulauan. Penerimaan desa dari partisipasi masyarakat Kabupaten Selayar yang telah berganti nama menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar ini sangat dominan. Swadaya masyarakat dalam pembangunan desa cukup tinggi. Pembangunan ini dikerjakan secara gotong royong dan ada sumbangan masyarakat. Bahkan di beberapa desa menunjukkan di atas 80 persen dari seluruh total pendapatan desa. Cara ini melahirkan rasa memiliki yang cukup mendalam sehingga mendorong pembangunan desa lebih berkualitas dibandingkan bila dilaksanakan pihak lain.

Hal yang serupa juga dilakukan Kabupaten Takalar. Kabupaten ini dengan bantuan NGO JICA berhasil membangkitkan partisipasi masyarakatnya sehingga sekarang pemerintah daerah hanya bertindak sebagai stimulus dan masyarakatlah yang menjadi pelaksana pembangunan desa setelah sebelumnya membentuk kelompok pengusul kebutuhan.

Selama ini pembangunan desa hampir selalu ditentukan dari atas, atau dikenal dengan istilah top down dan pelaksanaanya adalah dinas/instansi pemerintah melalui mekanisme proyek. Meskipun pengusulannya dimulai dari desa, bahkan dusun, namun pada kenyataannya keputusan pilihan ada di tangan pemerintah daerah. Maka bukan tidak mungkin proyek yang datang ke desa bukanlah kebutuhan yang didambakan masyarakat, melainkan kebutuhan yang dirumuskan pemerintah daerah. Biaya pembangunannya pun sudah bukan rahasia lagi, jauh lebih besar dari kebutuhan biaya dari kaca pandang masyarakat.

Bukti di atas menunjukkan betapa desa adalah potensi pembangunan yang besar bagi daerah. Pembangunan dengan melibatkan langsung masyarakat desa, menunjukkan hasil yang jauh lebih baik dan efisien daripada pembangunan desa yang selama ini dijalankan dengan mekanisme proyek. Budaya gotong royong, gugur gunung, sambatan, dan semacamnya adalah potensi sosial yang masih hidup di masyarakat desa dan harus dilestarikan. Memberikan kesempatan luas kepada desa mengatur rumah tangganya sendiri dengan memberikan kewenangan disertai dengan biaya perimbangan akan mempercepat pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Belanja investasi yang lebih efisien ini akan mempercepat kesejahteraan masyarakat lebih merata dalam jangka panjang.