Trophy Otonomi Award dari The Fajar Institute of Pro Otonomi (FIPO) untuk kategori Daerah dengan Profil Menonjol pada Layanan Pendidikan direbut Kabupaten Gowa. Kabupaten ini berhak membawa pulang award untuk kategori Layanan Pendidikan. Bagaimana sepak terjang kabupaten yang terkenal dengan Kota Bunga Malino-nya tersebut sehingga mampu menyisihkan kabupaten-kabupaten lain yang memiliki inovasi pendidikan yang tidak kalah cerdasnya? Berikut laporan Milawaty dari FIPO.
Tidak mudah untuk meraih penghargaan ini. Kabupaten Gowa pun tak serta-merta dengan enteng meraih anugerah utama tersebut. Kabupaten yang hanya berjarak 15 km dari ibu kota provinsi Sulawesi Selatan itu harus berpeluh-peluh melakukan terobosan dan inovasi pendidikan. Dalam perjalanan menuju prestasi tertinggi itu, Gowa dengan programnya “Perkuatan Kualitas Pendidikan Gratis” harus bersaing keras dengan empat kabupaten lainnya yang juga masuk dalam nominasi ini, yaitu Pangkep dengan “Penguatan Pendidikan Gratis”, Luwu Timur dengan program unggulan “Pendidikan Gratis Berkualitas”, Sinjai dengan “Membangun Kecerdasan dengan Perpustakaan Plus”, dan Luwu Utara dengan “Program Pengembangan Kecerdasan Lokal”.
Banyak yang perlu ditinjau dalam memutuskan kemenangan daerah, seperti inovasi, survey inovasi dan survey publik. Selain itu ada pula existing data seperti pendidikan langsung non gaji terhadap total belanja APBD, pendidikan langsung non gaji terhadap jumlah murid, total anggaran pendidikan terhadap total belanja APBD, anggaran pendidikan per penduduk, jumlah guru per jumlah murid, jumlah sekolah per jumlah desa, tingkatan pendidikan, kenaikan/penurunan angka buta huruf, dan indeks pendidikan.
Keunggulan kabupaten dengan jargon Ewako Gowa ini terletak pada nilai inovasi program yang menempati peringkat tertinggi. Meskipun dari sisi survey publik yang melibatkan 10 kelompok masyarakat justru menempatkan Luwu Timur di posisi terdepan dan dari data-data pendidikan menobatkan Kepulauan Selayar di tempat teratas, namun total keseluruhan penilaian (inovasi, survey publik, dan eksisting data) yang pada akhirnya menghantarkan daerah tetangga Makassar ini sebagai pemenang (selengkapnya lihat grafis).
Salah satu alasan mengapa nilai inovasi program Penguatan Kapasitas Pendidikan Gratis ini melampaui perolehan nilai daerah-daerah lain adalah program pendidikan yang dikemas secara lokal. Salah satunya adalah Punggawa D’ Emba (Punggawa D’ Emba Education Program). Program ini diakui mampu menstimulus daya nalar dan daya kritis siswa sekaligus menghilangkan kecanggungan mereka dalam mengungkapkan dan menjelaskan apa yang telah dipelajari di depan kelas. PDEB juga menggali nilai kecerdasan lokal dengan belajar memahami makna Akkorongtigi atau Anggaru.
Keberadaan Perda Wajib Belajar yang merupakan lanjutan Perda Pendidikan Gratis adalah terobosan lainnya. Dalam perda tersebut, orangtua yang sengaja tidak menyekolahkan anaknya akan diancam hukuman penjara enam bulan atau denda Rp 50 juta. Ada pula adopsi metode pembelajaran Jepang dan Finlandia yang mewajibkan siswa mempelajari satu topik tertentu dan menjelaskan pokok pikiran topik tersebut di hadapan siswa lainnya.
Nilai lebih pendidikan di kabupaten ini juga diungkapkan oleh Muhammad Hatta, pemerhati pendidikan dan ketua LSM “Baruga Cipta” Gowa yang selama ini vokal menyuarakan kinerja pemerintah daerah. Menurutnya, pendidikan gratis gowa memiliki beberapa nilai tambah dibanding pendidikan gratis propinsi. Pertama¸ pembebasan pembiayaan dari SD sampai SMA. Kedua, ada beberapa unsur biaya khusus pendidikan gratis yang dimasukkan dalam APBD, seperti seragam, sepatu sampai transport khusus untuk siswa miskin. Ketiga, perekrutan pamong praja yang bertugas menjemput para guru yang lokasi rumahnya jauh dari sekolah tempat mereka mengajar. Di beberapa daerah terpencil, masyarakat setempat yang diberdayakan menjadi pamong praja. Keempat, program lokal seperti Punggawa D’ Emba terbukti efektif menarik minat belajar siswa. Kelima, sanksi tegas berupa mutasi guru yang terbukti melakukan penarikan pembayaran ke siswa.
Yang patut diperbaiki, lanjutnya, adalah pengawasan dan transparansi pengelolaan anggaran di sekolah. Selain itu gebrakan Dewan Pendidikan Gowa masih belum terdengar meski pemerintah daerah sudah bekerja dengan baik. (m_milawaty@yahoo.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar