PENGENTASAN BUTA HURUF JALAN DI TEMPAT ATAU MUNDUR TERATUR?

Buta huruf bukan sekadar tidak mampu membaca dan menulis, melainkan berpotensi menimbulkan serangkaian dampak yang sangat luas. Kemampuan membaca dan menulis merupakan alat penting untuk memberantas kemiskinan. Tak mengherankan jika kemampuan itu termasuk dalam indikator pendidikan pada indeks pembangunan manusia atau Human Development Index United Nations Development Programme (UNDP). Indeks tersebut mengukur kemajuan pendidikan berdasarkan kemampuan membaca dan menulis atau literasi.


Tahun 2009 adalah target Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk menurunkan angka buta huruf hingga mencapai lima persen. Untuk menggolkan target tersebut, para pelaku pendidikan berlomba-lomba berupaya meningkatkan sumber daya pendidikan. Bagaimana pencapaian target Depdiknas tersebut selama tahun 2006 dan 2007 lalu di 23 kabupaten-kota dalam lingkup Sulawesi Selatan?

Dalam kurun waktu dua tahun tersebut, nampak bahwa usaha pemerintah daerah untuk menurunkan angka buta huruf tidak selalu berhasil di semua daerah. Secara nasional, Sulawesi Selatan bahkan masuk dalam kategori daerah dengan angka buta huruf yang masih tinggi. Hal tersebut didukung data temuan FIPO, di antara 23 kabupaten – kota se Sulawesi Selatan, delapan diantaranya belum berhasil menurunkan angka buta huruf. Yang terjadi malah sebaliknya; angka buta huruf mengalami kelonjakan dari tahun 2006 ke 2007. Tentunya kelonjakan itu disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain adanya buta huruf baru, putus sekolah formal yang buta huruf kembali, dan hasil garapan pemberantasan buta huruf yang tidak tuntas dan hanya menyebut secara kualitas saja.

Delapan daerah yang terdeteksi meningkat rasio buta huruf penduduk untuk usia 10 tahun ke atas dari tahun 2006 ke 2007 adalah Kabupaten Jeneponto, Sinjai, Bone, Bulukumba, Pinrang, Barru, Bantaeng, dan Takalar. Dari kedelapan kabupaten tersebut, Kabupaten Jeneponto yang menunjukkan peningkatan rasio angka buta huruf yang signifikan dalam kurun waktu setahun (dari 24,26 persen meningkat hingga 30,91 persen), diikuti oleh Kabupaten Sinjai yang meningkat dari 13,56 persen menjadi 17,15 persen. Penurunan angka buta huruf yang patut diacungkan jempol adalah Kota Palopo yang mampu menurunkan angka buta hurufnya 50 persen dari tahun sebelumnya.

Untuk angka buta huruf itu sendiri, pada akhir tahun 2007 angka buta huruf tertinggi diraih oleh Kabupaten Jeneponto sebesar 30,91 persen, disusul berturut-turut oleh Kabupaten Bantaeng 24,09 persen, Kabupaten Bulukumba 20.51 persen, dan Kabupaten Takalar 20,4 persen.

Target penurunan angka buta huruf hingga mencapai lima persen nampaknya masih terlampau jauh bagi Sulawesi Selatan. Hal ini ditunjukkan hingga 31 Desember 2007, baru lima daerah yang angka buta hurufnya tersisa di bawah 10 persen, yaitu Kota Palopo, Makassar, Parepare, Luwu Timur, dan Luwu Utara. Dari lima daerah tersebut, Kota Makassar, Palopo, dan Parepare yang mampu mencapai target penurunan angka buta huruf hingga di bawah lima persen. Luwu Timur dan Luwu Utara kemungkinan besar akan mampu mencapai target tersebut mengingat pendidikan gratis yang telah diterapkan kedua daerah yang masih tergolong muda tersebut.

Masih tingginya angka buta huruf di Sulawesi Selatan tentunya meninggalkan tanya yang mendalam. Ada apa dengan pendidikan Sulawesi Selatan yang selama beberapa tahun terakhir ini telah menerapkan beragam kebijakan pendidikan? Pendidikan gratis, pembentukan kelompok belajar atau yang lebih dikenal dengan Keaksaraaan Fungsional, dan rasio anggaran pendidikan terhadap total belanja APBD adalah tiga dari sekian rangkaian kebijakan Pemerintah Sulawesi Selatan.

Pendidikan gratis telah diterapkan beberapa kabupaten – kota jauh sebelum pendidikan gratis tahun 2008 lalu digaungkan. Pendidikan gratis selayaknya mampu mendongkrak angka melek huruf karena kemiskinan yang menjadi faktor tingginya angka putus sekolah bukan lagi menjadi alasan seiring dengan adanya kebijakan pendidikan gratis ini. Anak yang paling miskin pun kini dapat bersekolah.

Beberapa daerah memfasilitasi keluarga miskin dengan armada bus sekolah seperti yang dilakukan Kabupaten Enrekang, Kabupaten Sidrap, Kabupaten Luwu Timur, dan Makassar. Ada pula kabupaten yang memberikan uang transport seperti yang dapat dilihat di Kota Parepare sebesar Rp. 3.000 per hari per siswa, atau kabupaten yang menyediakan asrama anak sekolah sebagaimana yang dilakukan Kabupaten Pangkep dan Kepulauan Selayar.

Upaya-upaya pemerintah daerah tersebut sangat positif. Sayangnya, jika melihat kenyataan yang ada, pendidikan gratis dan semua fasilitas pendukungnya nampaknya belum menjadi sarana yang paling efektif untuk memotivasi orang tua untuk menyekolahkan anaknya. Sanksi bagi orang tua yang tidak menyekolahkan anaknya barangkali dapat menjadi sarana yang efektif untuk menyadarkan orang tua betapa pentingnya pendidikan; tidak hanya sekedar anak tahu baca-tulis tapi lebih dari itu, kehidupan yang lebih baik dapat dibangun melalui pendidikan yang lebih baik. Buruknya pendidikan menghasilkan kemiskinan. Sanksi inilah yang telah diuji coba oleh Kabupaten Gowa dan Luwu Timur. Bagaimana sanksi itu memberi efek jera bagi orang tua? Waktu yang akan membuktikan.

Kebijakan yang kedua adalah Keaksaraan Fungsional. Hingga tahun 2008 jumlah Keaksaraan Fungsional yang berada di Sulawesi Selatan telah mencapai ribuan dan tersebar di 23 kabupaten - kota. Keaksaraan Fungsional tersebut mencakup Paket A (setara Sekolah Dasar), Paket B (setara Sekolah Menengah Pertama), dan Paket C (setara Sekolah Menengah Atas). Meski tersebar namun dampak dari banyaknya kelompok belajar ini dianggap belum efektif kerena belum menyentuh seluruh lapisan masyarakat yang buta huruf.

Kebijakan yang ketiga adalah anggaran pendidikan. Komitmen pemerintah untuk menganggarkan pendidikan 20 persen dari total belanja APBD 2008 memperlihatkan trend yang menggembirakan; dari 23 kabupaten – kota di Sulawesi Selatan, hanya lima daerah yang menganggarkan kurang dari 20 persen. Beberapa daerah lain di menganggarkan di atas 20 sampai 30 persen bahkan rasio anggaran pendidikan Kabupaten Gowa terhadap total belanja APBD 2008 mencapai 39,1 persen. Karenanya sangat disayangkan jika anggaran pendidikan meningkat namun angka melek huruf justru menurun.

Masih banyak PR pemerintah daerah terkait dengan pendidikan. Masalah buta huruf hanyalah satu dari serangkaian masalah pendidikan kita yang sampai saat ini masih terus diupayakan perbaikannya dari pemerintah. Tentunya dibutuhkan partisipasi dari masyarakat untuk membantu program-program pendidikan pemerintah daerah sehingga tidak ada anggapan pendidikan Sulawesi Selatan jalan di tempat atau mundur teratur.