MAJUKAN DAERAH MELALUI PROGRAM-PROGRAM BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT

Partisipasi masyarakat mutlak perlu dalam pembangunan suatu daerah. Pembangunan akan berjalan baik jika pemerintah dan masyarakat bersinergi mulai dalam proses perencanaan, pembangunan, hingga tahap pengelolaan pembangunan. Di Kabupaten Takalar yang berjarak sekira 45 km dari ibu kota propinsi Sulawesi Selatan, program-program yang terkait partisipasi masyarakat terus digiatkan, mulai dari sektor ekonomi, kesehatan, pendidikan, hingga lingkungan hidup.

Milawaty

Peneliti FIPO

Terbitnya Perda Partisipasi Masyarakat Nomor 02 Tahun 2005 menjadi dasar pelaksaaan program-program berbasis partisipasi masyarakat. Sistem Dukungan Masyarakat (Sisduk), Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Desa, Wash in Village, Wash in School, Manajeman Berbasis Sekolah (MBS) merupakan sekian di antara program-program pemerintah daerah yang turut melibatkan masyarakat selaku subjek pembangunan.

Sisduk yang juga didukung Perda No. 01 Tahun 2002 tentang Sistem Dukungan Terpadu Pemberdayaan Desa Lokal, menggerakkan potensi masyarakat desa melalui pemberian dana stimulan desa sebesar satu hingga dua miliar per tahun yang dapat dipergunakan kelompok masyarakat untuk bidang usaha ekonomi pertanian, perikanan, industry rumah tangga, dan peternakan.

Dalam pelaksanaan Sisduk ini, Usulan kegiatan dilakukan kelompok masyarakat setempat dibantu oleh Field Officer yang berasal dari lima organisasi LSM yang berbeda. Usulan kegiatan memuat jenis kegiatan, penanggung jawab, jumlah swadaya yang dapat disiapkan oleh masyarakat dan jumlah swadaya yang tidak dapat disiapkan oleh masyarakat.

Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Potensi Desa memiliki konsep, sistem dan pelaksanaan yang berbeda dengan Sisduk. Secara umum konsepnya adalah one village one commodity (satu desa satu komoditas unggulan). Program ini didasari pada kenyataan usaha-usaha yang tumbuh di masyarakat berkembang lambat karena akses terhadap sumber daya sangat lemah sehingga pendapatan masyarakat belum tumbuh dengan baik. Padahal potensi dan peluang pasar terbuka lebar.

Guna mengatasi hal tersebut dibentuklah Tim Koordinasi Program Pengembangan Komoditas Unggulan yang berasal dari 10 instansi. Tugas pokok dan fungsi mereka adalah mendekatkan akses-akses sumber daya mulai dari penyiapan kelompok, penetapan satu komoditas inti di setiap desa, memfasilitasi akses modal dan proses produksi, hingga memperlancar proses pemasaran komoditas sampai ke konsumen akhir.

Bentuk partisipasi masyarakat juga terlihat di program WASH (Water And Sanitation Hygiene). Program yang merupakan hasil kerjasama Pemerintah Kabupaten Takalar dan UNICEF mencakup dua hal, Wash in Village dan Wash in School. Tujuannya meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat serta memudahkan akses terhadap sarana air minum dan sanitasi dasar yang aman dan sehat baik di desa maupun di sekolah yang sampai lima tahun ke depan belum akan tersentuh air dari PDAM.

Tiga pilar yang menjadi inti pelaksanaan program Wash ini, pemerintah daerah-masyarakat-pengusaha. Pemerintah daerah bertindak selaku fasilitator pembangunan sarana air bersih dan sehat berupa pendanaan dan penyiapan masyarakat. Masyarakat berperan sebagai pelaksana, pemanfaat, sekaligus pemelihara sarana air bersih dan sehat. Sementara pengusaha menjadi penyedia material sarana air bersih dan sehat.

Di bidang layanan pendidikan, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan salah satu program unggulan kabupaten yang terkenal dengan jagungnya ini. Program Manajemen Berbasis Sekolah dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi manajemen sekolah, meningkatkan kualitas mengajar guru yang berkualitas, menyenangkan dengan suasana lokalitas dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.

Hingga tahun 2010, seluruh sekolah dasar baik negeri hingga swasta yang berjumlah 247 sekolah telah tersentuh program MBS. Keberhasilan program ini memicu daerah untuk terus melanjutkan program sehingga di tahun 2011 ini MBS akan menyentuh sekolah menengah pertama. Untuk tahap awal sebanyak 17 SMP akan melaksanakan program ini.

Keberhasilan pembangunan memang mustahil jika hanya pemerintah daerah sendiri yang bekerja. Upaya-upaya merangkul masyarakat sebagaimana halnya yang telah dilakukan Kabupaten Takalar menjadi salah satu bukti bahwa rakyat memiliki potensi dan kekuatan yang sangat besar jika mereka diikutkan, diberdayakan, dan diberi porsi yang besar dalam proses perencanaan, implementasi, monitoring, maupun evaluasi pembangunan di tanah kelahiran mereka sendiri. (m.milawaty@yahoo.com)