Sabtu, 13 Maret 2010

INOVASI DAERAH-DAERAH NOMINEE PADA OTONOMI AWARD 2009

SUKSES DI RAIH OLEH SINJAI, PANGKEP, MAKASAR, PAREPARE, DAN KEPULAUAN SELAYAR


Selain Kabupaten Sinjai yang berjaya meraih award, ada empat kabupaten kota lainnya yang juga turut merasakan manisnya menjadi nominee di kategori Pemberdayaan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan. Daerah-daerah tersebut secara berturut-turut adalah Kabupaten Pangkep, Kota Makassar, Kota Pare-Pare, dan Kabupaten Kepulauan Selayar.

Kabupaten Pangkep pada kategori ini mengusung program “Peduli Rakyat Miskin”. Jumlah rakyat miskin yang mencapai 27 ribu jiwa pada tahun 2006, membuat pemerintah Kabupaten Pangkep harus ekstra kerja keras untuk mengurangi jumlah rakyat miskinnya sehingga dibuatlah bedah rumah, pembentukan KUBE (Kelompok Usaha Bersama), Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), JSLU (Jaminan Sosial Lanjut Usia), dan pemberian modal bagi usaha-usaha kecil yang termarginalkan. Khusus untuk bedah rumah, hingga tahun 2006 jumlah rumah sangat kumuh dan reot yang telah dibedah sebanyak sebanyak 140 rumah. Bedah rumah ini didanai sepenuhnya oleh APBD. Survey publik membuktikan bahwa apa yang telah dilakukan pemerintah daerah Pangkep benar-benar sampai ke masyarakat sasaran. Terbukti kabupaten ini meraih nilai tertinggi untuk survey publik.

Kota Makassar yang menduduki urutan ketiga perolehan nilai tertinggi di kategori pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan juga mengusung program yang tidak berbeda jauh dengan Kabupaten Pangkep. Melalui program terpadu “Penanggulangan Kemiskinan Kota”, pemerintah Kota Makassar melibatkan beberapa unit kerja dengan leading sektor Badan Pemberdayaan Masyarakat. SKPD yang terkait dalam penanggulangan kemiskinan adalah Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Bappeda/Konsultan Manajemen Wilayah P2KP, Dinas Kelautan dan Ketahanan Pangan, BPS Kota Makassar, Kantor Catatan Sipil, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Badan Keluarga Berencana, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan Dinas Koperasi. Lembaga-lembaga yang terlibat adalah LPPM Universitas Hasanuddin, LSM Yapedra, LSM Dewan Sulawesi dan YP2KT Propinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain UEP, KUBE, rehabilitasi rumah sangat miskin, Askeskin, Jamkesmas, P2KP, program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir, bantuan permodalan bagi usaha kecil, bimbingan teknis kepada pelaku usaha kecil, kartu kelahiran gratis bagi keluarga yang tidak mampu, penyediaan rusunawa, perbaikan lingkungan kumuh di perkotaan, pemberian stimulan perumahan keluarga berpenghasilan rendah, dan pendidikan gratis.

Selanjutnya yang menduduki peringkat keempat adalah Kota Pare-Pare yang lagi-lagi mengangkat kemiskinan sebagai program prioritas. Kemiskinan memang menjadi persoalan utama yang menyita perhatian dunia sehingga tidak mengherankan daerah-daerah harus memikirkan masalah tersebut dengan sangat serius. Masalah kemiskinan disikapi Kota Pare-Pare dengan membentuk ”Gerbang Taskin” di mana 25 keluarga miskin dikumpulkan di satu lokasi dan dibina secara penuh. Setelah keluarga miskin tersebut dianggap cukup mapan dan sudah bisa mandiri, maka warga penghuni Gerbang Taskin dikembalikan ke kelurahan masing-masing untuk melanjutkan aktivitas kehidupan secara normal dengan berbekal keterampilan dan kompentensi yang telah mereka peroleh selama pembinaan. Setelah lokasi Gerbang Taskin ditinggalkan oleh keluarga miskin sebelumnya, maka pemda kembali memerintahkan Lurah merekrut 25 keluarga yang paling miskin.

Nominasi terakhir diambil Kabupaten Kepulauan Selayar melalui program integrasi “Pemberdayaan Ekonomi Terpadu Masyarakat Mikro”. Berbeda dengan empat kabupaten di atas, kabupaten kepulauan ini justru mengangkat pemberdayaan ekonomi sebagai program unggulan. Program yang terintegrasi di atas, berangkat dari potensi kelautan dan perkebunan yang begitu besar. Dari segi kelautan, ikan-ikan di perairan Selayar umumnya berkualitas ekspor, seperti napoleon, kerapu, lobster, dan lainnya. Sedangkan dari segi perkebunan, komoditi andalan Selayar adalah kelapa, jambu mete, emping melinjo, dan kenari. Untuk itu pemberdayaan ekonomi diarahkan pada program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui bantuan peralatan, dan pembimbingan, perkuatan pemodalan, Bantuan Langsung Masyarakat - Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (BLM-PUAP), pembentukan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang mengucurkan dana pinjaman Seed Fund dan Lembaga Pengelolaan Sumber daya Terumbu Karang (LPSTK) yang mengucurkan dana Village Grant untuk pembangunan sarana dan prasarana umum.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar