Senin, 08 Maret 2010

INOVASI KABUPATEN SIDRAP

PERKUAT KESEHATAN GRATIS DENGAN ARMADA PELAYANAN KESEHATAN



Sidrap dengan motto BERAS (Bersih, Elok, Rapi, Aman, Sopan) akhir 2008 lalu usai mengikuti pilkada yang dimenangkan oleh pasangan H. Rusdi Masse – Ir. H. Dollah Mando. Visi misi 2008 – 2014 yang digandeng bupati dan wakil bupati pilihan rakyat ini yaitu mewujudkan Sidrap sebagai pusat agribisnis modern dan lima terbaik dalam pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.

Langkah pertama yang dilakukan pasangan ini dalam peningkatan indeks pembangunan manusia adalah menelorkan perda pendidikan gratis plus dan kesehatan gratis plus. Dengan demikian sustainability program dapat terus berjalan meski kelak terjadi pergantian kepemimpinan.


Gaung dan manfaat pendidikan gratis plus telah sampai di dusun-dusun terpencil. Di sebut pendidikan gratis plus karena daerah ini menggratiskan pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga pendidikan lanjutan tingkat atas. Dengan demikian diharapkan pendidikan formal mulai dari tingkat terendah sampai tertinggi dapat dirasakan oleh semua anak usia sekolah.

Guna membantu siswa miskin, pemerintah daerah melalui sekolah juga membantu penyediaan perlengkapan sekolah seperti pakaian seragam, sepatu, bahkan sepeda sebagai sarana transportasi dari dan ke sekolah. Sepeda ini menjadi inventaris sekolah untuk mengefisiensikan anggaran.

Selain itu, pemerintah juga menggandeng World Bank melalui dana hibah untuk pembangunan dan pengembangan pendidikan anak usia dini (PAUD). Hingga dua tahun berjalan tercatat telah dibangun 100 PAUD di 50 desa dengan anggaran 90 juta per PAUD. Pendidikan gratis plus ini bahkan diperkuat dengan pengadaan tiga buah bus sekolah yang rutenya setiap pagi dan siang mengitari 8 kecamatan.

Salah satu letak permasalahan untuk layanan kesehatan adalah distribusi sarana pelayanan kesehatan terutama di dusun yang jauh dari desa dan ibu kota kabupaten. Kabupaten Sidrap mengantisipasi permasalahan klasik tersebut dengan membentuk Armada Pelayanan Kesehatan Gratis Plus.

Adanya layanan kesehatan gratis dengan fasilitas rawat inap kelas II di rumah sakit umum daerah tidak membuat daerah ini menunggu datangnya pasien. Yang dilakukan justru sebaliknya. Puskesmas sebagai tempat pelayanan rawat jalan dan rawat inap tingkat pertama berinisiatif untuk terjun langsung ke dusun-dusun terpencil. Melalui Armada Pelayanan Kesehatan, dinas kesehatan menyisir 13 dusun terpencil di berbagai kecamatan guna mencari warga yang membutuhkan layanan kesehatan.

Layanan kependudukan yang membebaskan biaya kepada masyarakat sudah banyak dijumpai di daerah-daerah lainnya. Termasuk dalam hal ini Kabupaten Sidrap yang telah menggratiskan empat item, KTP, KK, akte kelahiran, dan akte kematian. Program 4 gratis ini didukung oleh program SIAK dari pusat yang mampu mengeliminir KTP ganda.

Program yang merupakan turunan dari program pusat masih kerap ditemukan. Sebutlah program PNP-MP yang melahirkan Simpan Pinjam Perempuan dan penguatan partisipasi warga dalam pembangunan desa, seperti halnya pembangunan jalan tani, jalan desa, jembatan, atau embung. Meski demikian tak dapat dipungkiri program pusat semacam ini sangat membantu masyarakat karena mereka diikutsertakan bahkan diberi tanggung jawab dalam membangun desa.

Keterbukaan dalam melakukan segala kegiatan kepemerintahan adalah suatu hal mutlak dalam menciptakan good governance. Transparansi penyelenggaraan pemerintahan saat ini sudah menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan lagi. Makna dari transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dalam dua hal yaitu ; (1) salah satu wujud pertanggung jawaban pemerintah kepada rakyat, dan (2) upaya peningkatan manajemen pengelolaan dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan mengurangi kesempatan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

Transparansi dapat berupa keterbukaan informasi, komunikasi, bahkan dalam hal budgeting. Transparansi pemerintah daerah Sidrap salah satunya diwujudkan dengan membentuk Unit Layanan Pengadaan (ULP). Transparansi ULP terlihat dari dilibatkannya Wakil Pengamat Masyarakat pada saat pembukaan penawaran dan penjelasan teknis.

Mensejahterakan masyarakat memang merupakan impian setiap kepala daerah dan perangkatnya. Namun jalan ke arah kesejahteraan membutuhkan proses yang panjang. Dibutuhkan perjuangan dan kerja keras sesuai dengan pepatah Bugis “resopa temmangingi namallomo pamasse ridewata” hanya perjuangan dan kerja keras yang terus menerus yang akan mendapatkan ridho Tuhan Yang Maha Kuasa. (m_milawaty@yahoo.com)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar