PROGRAM PEMBERDAYAAN & PENGENTASAN KEMISKINAN

RUSUNAWA SUMASANG & KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) MAHALONA


1. RUSUNAWA SUMASANG

Kepedulian pemerintah daerah akan kesehatan terlihat dari skala prioritas yang menempati urutan kedua setelah pendidikan. Salah satu masalah serius yang berdampak pada kesehatan warga dapat terlihat pada jejeran rumah-rumah kumuh dan liar yang berada di bantaran danau Matano – danau terdalam di Asia. Rumah-rumah kumuh yang tidak memiliki sanitasi tersebut juga berdampak pada pencemaran air danau.

Guna mencegah semakin banyaknya pemukiman liar dan kumuh di sekitar danau Matano maka pemerintah daerah melalui bantuan APBN, dukungan PT. Inco, dan dana APBD membangun Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dengan tujuan merelokasi masyarakat yang bermukim di atas danau Matano. Rusunawa yang tengah dibangun di desa Sumasang – Soroako, Kec. Nuha, Luwu Timur yang berjarak 60 km dari ibu kota kabupaten ini adalah salah satu dari enam daerah yang dipilih pemerintah pusat untuk pembangunan rusunawa selain Tarakan, Menado, Bau-Bau, Batam, dan Semarang.

Pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) dicanangkan pemerintah pusat melalui program Seribu Tower. Peletakan batu pertama Rusunawa dilaksanakan Januari 2008 lalu dan dilaksanakan dalam rangkaian peringatan Hari Jadi Luwu ke-740 dan Perlawanan Rakyat Luwu ke-62. Pembangunan Rusunawa itu berfungsi ganda. Pertama untuk memberi keringanan kepada masyarakat miskin, sedang fungsi yang kedua untuk menjaga kelestarian Danau Matano

Pembangunan rusunawa ini dibangun setelah pemerintah pusat menyetujui rusunawa di bangun di atas Bumi Batara Gowa. Luwu Timur terpilih sebagai satu-satunya daerah di provinsi Sul-sel (kecuali Makassar) setelah kriteria penetapan daerah termasuk lahan, masyarakat penghuni rusunawa, kesiapan infrastuktur jalan, dan beragam persyaratan lainnya yang ditetapkan mampu dipenuhi. Peran Pemda adalah menyediakan lahan dan sarana pendukung lainnya termasuk infrastruktur jalan aspal melalui APBD. Total dana APBN dan APBD yang dikucurkan adalah 35,1 M.

Lahan yang disediakan untuk pembangunan rusunawa pada dasarnya adalah lahan sewa PT. Inco yang sudah tidak produktif lagi bagi perusahaan sehingga melalui negosiasi antara pemerintah daerah dan PT. Inco maka perusahaan penambang nikel yang menjadi penyumbang pajak terbesar di Lutim itu bersedia untuk melepas haknya. Bahkan perusahan bersedia untuk membuka lahan yang awalnya masih berupa hutan pegunungan karena pemerintah pusat hanya mengucurkan dana sebesar 31 M untuk pembangunan fisik rusunawa. Selain itu untuk landcape (penataan taman) sepenuhnya ditanggung oleh PT. Inco. Bagaimanapun keberadaan Danau Matano juga menjadi tanggung jawab PT. Inco terkait dengan PLTA Larona, Balambano, dan Karebbe yang saat ini dalam tahap pembangunan.

Sebelum pembangunan Rusunawa ini dilakukan, terlebih dahulu diadakan sosialisasi untuk menjaring minat warga akan rusunawa ini karena sasaran rusunawa ini adalah para penduduk yang bermukim di bantaran danau Matano yang memiliki ekonomi menengah ke bawah. Setelah respon warga atas keinginan pemerintah daerah terlihat positif maka di mulailah pembangunan rusunawa ini. Rusunawa ini dibangun di atas tanah dengan luas kurang lebih 2 hektar, bertingkat lima dengan empat lantai, memiliki tiga tower, dan tingkat hunian 288 unit bertype 24.

Dengan tetap mengusung konsep sewa, maka masyarakat yang menghuni rusanawa ini tetap dikenakan sewa dengan hitungan per bulan namun dengan biaya sewa yang relatif terjangkau antara Rp. 180rb – 250rb/ bulan dan uang sewa tersebut selanjutnya akan dikelola oleh Badan Pengelola yang anggotanya terdiri dari penghuni rusunawa itu sendiri untuk biaya maintenance gedung.

Saat ini Camat Nuha dibantu oleh 2 kepala desa (Desa Nikel dan Desa Soroako) dan tokoh masyarakat telah melakukan pendataan penduduk yang bermukim di bantaran danau Matano. Ke depan, pemukiman liar akan dikosongkan sebagaimana yang diprogramkan pemda terkait rencana penataan kota dan pembangunan dermaga Soroako.


2. KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) MAHALONA

Kepedulian pemerintah daerah terhadap kemiskinan warga tidak hanya pada warga Luwu Timur itu sendiri, melainkan lebih dari itu. Ketika penduduk dari Jawa yang mengalami bencana menengadahkan tangan memohon bantuan, dengan sigap daerah ini membuka tangan selebar-lebarnya. Daerah seluas 12 ribu hektar dengan segera dipersiapkan bagi kawasan transmigran asal Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan penduduk lokal itu sendiri. Dengan kerjasama yang harmonis antara pusat dan daerah terciptalah sebuah kota dalam desa; KOTA TERPADU MANDIRI (KTM) MAHALONA.

KTM Mahalona dengan latar belakang hutan dan pegunungan terletak tidak jauh dari Danau Towuti. Sebelah utara berbatasan dengan Sungai Indoangi, sebelah Timur dengan Dsn. Buangin, sebelah Barat dengan dsn.Mahalona, dan sebelah Selatan dengan Sungai Lampesue. Ditunjuknya Mahalona sebagai kawasan transmigran oleh pemerintah pusat di dasari pada pertimbangan bahwa kawasan tersebut memiliki lahan yang ”clean & clear”, layak lingkungan, dan layak huni dengan sumber air yang melimpah karena berada di antara 2 sungai dan 1 danau.

Saat ini KTM Mahalona menempati areal seluas 7.132 hektar dengan 330 KK. Sebagai areal transmigran, penduduk KTM Mahalona ini terdiri dari beragam daerah; Jawa barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan penduduk lokal itu sendiri. Masuknya transmigran ini terdiri dari 2 gelombang; gelombang I sebanyak 250 KK masuk pada bulan November 2007, dan gelombang II sebanyak 80 KK masuk pada bulan November 2008. Gelombang I ditempatkan di Blok A, B, dan C, sedangkan gelombang II di blok D.

Dari 330 jumlah transmigran, 70 KK berasal dari Jawa Barat, 70 KK dari Jawa Tengah, 25 KK dari DI Yogyakarta, dan 160 KK adalah penduduk lokal. Berimbangnya jumlah antara penduduk transmigran luar dengan transmigran lokal dikarenakan banyak penduduk yang memiliki lahan di kawasan KTM sehingga mereka diberikan opsi apakah mereka akan dijadikan bagian dari penduduk transmigran ataukah mereka diberikan lahan lain sebagai pengganti lahan mereka.

Fasilitas-fasilitas umum yang terdapat di kawasan tersebut adalah pasar yang dilaksanakan setiap hari Selasa, balai desa, pustu, sekolah, mushallah, dan jalan desa yang sudah dikerikil. sedangkan akses menuju ke KTM Mahalona ada dua pilihan; kendaraan umum atau ojek. Jika memilih jalur kendaraan umum tarif yang dikenakan sebesar Rp. 15.000/ orang dan barang Rp. 10.000/orang. Namun jika anda lebih suka naik ojek smabil melihat-lihat keindahan alam Mahalona, maka siap-siaplah untuk merogoh kocek hingga Rp. 75.000/orang hingga ke kecamatan Towuti.

Setiap keluarga transmigran menempati lahan seluas 2 hektar dengan bangunan seragam bertype 36, memiliki 2 kamar tidur, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi, dan sumur yang terletak di belakang rumah. Lahan seluas 2 hektar tersebut diberikan untuk pemanfaatan lahan pekarangan seluas 0,1 hektar (20 x 50 meter), lahan usaha I seluas 0,9 hektar (90 x 100 meter), dan lahan usaha II seluas 1 hektar (100x100 meter). Lahan 2 hektar tidak diberikan sekaligus melainkan bertahap. Awalnya transmigran diberikan lahan pekarangan termasuk rumah dengan tujuan transmigran memanfaatkan lahan pekarangan tersebut dengan tanaman jangka pendek. Setelah lahan pekarangan sudah produktif maka lahan usaha I akan diberikan untuk diolah. Demikian pula lahan usaha II akan menjadi milik transmigran apabila lahan usaha I telah menunjukkan hasil.

Selama menunggu tanaman jangka pendek di lahan pekarangan membuahkan hasil, transmigran diberikan jaminan hidup (jadup) selama setahun yang terdiri dari beras, ikan asin, minyak tanah, minyak kelapa, gula pasir, gula merah, teh, kopi, kacang hijau, kecap, garam, sabun cuci, sabun mandi, pasta gigi, dan beragam kebutuhan hidup lainnya. Jadup gelombang I diberikan setiap tanggal 9 di awal bulan dan jadup gelombang II setiap tanggal 22. Diharapkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan, para transmigran telah mampu berdiri sendiri, dan jika itu terjadi maka sertifikat lahan 2 hektar akan menjadi milik mereka.

Dana APBN yang terserap di kawasan KTM ini pada tahun 2007 sebesar 17 M, 2008 7 M, dan 2009 nanti sebesar 30 M. Sedangkan dana APBD meliputi pembukaan lahan dan jalan, pembangunan sarana kesehatan, pendidikan, mushallah, balai desa, dan sarana pendukung lainnya.

Dibukanya kawasan KTM Mahalona sebagai kawasan transmigran sekaligus membuka jalur ke Sulawesi tengah dan Sulawesi Tenggara**** (m_milawaty@yahoo.com)

KTM MAHALONA DI MASA DEPAN